Categories
NASIONAL

Dakwaan Irjen Napoleon Bagi Uang ke Petinggi Diambil dari BAP Tommy Sumardi

Jakarta – Kuasa Hukum Inspektur Jenderal atau Irjen Napoleon Bonaparte, Haposan P. Batubara, mengatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyebut kliennya akan membagikan uang dari Djoko Tjandra ke petinggi Polri, hanya tertuang dalam Badan Acara Pemeriksaan (BAP) Tommy Sumardi.

“Itu berdasarkan pengakuan Tommy Sumardi dalam BAP-nya. Dakwaan jaksa mengutip itu,” ujar Haposan melalui pesan teks pada Kamis, 5 November 2020.

Senada dengan Haposan, Polri pun membantah dakwaan tersebut berdasar dari pengakuan Napoleon. Namun, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengakui bahwa pernyataan tersebut bersumber dari BAP tersangka lainnya.

“Kalau ditanya NB, di BAP tidak ada yang menyertakan uang untuk petinggi. Tetapi ada di BAP tersangka lainnya. Saya sudah cek di BAP NB, tidak ada,” kata Awi.https://d5d645179862379d248fcb8d907d00f9.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Sebelumnya, JPU menyatakan Napoleon akan memberikan uang yang diterima dari mengurus penghapusan red notice Djoko Tjandra kepada petinggi Polri.

“Dia mengatakan, ‘Ini apaan nih segini, enggak mau saya. Naik Ji jadi 7 (tujuh). Soalnya kan buat depan juga bukan buat saya sendiri. Yang nempatin saya kan beliau (petinggi kita ini),” kata Jaksa Erianto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin, 2 November 2020.

Dalam perkara ini JPU mendakwa Napoleon telah menerima uang sebesar SGD$ 200 ribu dan US$ 270 ribu dari Djoko Tjandra. Uang tersebut sebagai imbalan lantaran Napoleon berhasil membuat nama Djoko Tjandra terhapus dari sistem ECS pada Sistem Informasi Keimigrasian.

Atas perbuatannya, Napoleon disangkakan Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Categories
NASIONAL

KPK Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Papua

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan pembangunan Gereja Kingmi di Kabupaten Mimika, Papua. KPK menyatakan proyek pembangunan itu diduga terjadi pada tahun anggaran 2015.

“Bahwa benar saat ini KPK sedang melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu, 4 November 2020.

Ali mengatakan tim penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti, di antaranya dengan memeriksa saksi-saksi. Ali mengatakan belum bisa menyampaikan detail pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat upaya paksa penangkapan atau penahanan telah dilakukan,” kata dia.

Ali berjanji, KPK akan menginformasikan perkembangan perkara dugaan korupsi gereja di Papua ini kepada publik secara transparan dan akuntabel.

Categories
NASIONAL

Akui Salah Ketik UU Cipta Kerja, Ketua Baleg: Saya Enggak Mau Flashback

Jakarta – Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Supratman Andi Agtas mengakui ada kekeliruan pengetikan dalam Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang telah diundangkan. Namun Supratman membantah hal ini menguatkan anggapan DPR dan pemerintah tidak cermat dan terburu-buru menyusun UU Cipta Kerja.

“Enggak juga, kami pasti cermat. Tapi ya itu kami sudah lakukan dengan berbagai upaya dan ya itulah yang terjadi,” kata Supratman melalui telepon, Rabu, 4 November 2020.

Supratman mengatakan tak ingin membahas kilas balik ihwal kesalahan dalam omnibus law Cipta Kerja. Intinya, kata dia, Baleg mengakui ada kekeliruan dan menyarankan koreksi secara bersama antara DPR dan Sekretariat Negara.

“Saya enggak mau flashback ke belakang, intinya kami mengakui bahwa ada kesalahan penulisan seperti itu dan harus diperbaiki karena harus disebarluaskan kepada masyarakat,” ujar Supratman.https://df0ebe3a28d8d72ee44dfa2729fbdd48.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Supratman mengatakan ia mengusulkan agar koreksi segera dilakukan. Menurut dia, koreksi tersebut hanya bersifat teknis dan tidak mengubah substansi UU Cipta Kerja.

Supratman berujar koreksi terkait pengetikan setelah undang-undang disahkan sebenarnya lazim dilakukan. Namun ia mengakui kali ini berbeda sebab kekeliruan baru ditemukan setelah UU Cipta Kerja diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan.

“Memang kalau ini mungkin yang pertama setelah Presiden tanda tangan. Tetapi sekali lagi mungkin ini jadi koreksi buat semuanya baik DPR bersama dengan pemerintah,” ujar politikus Gerindra ini.

Setidaknya ada dua kesalahan ketik dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kesalahan pertama ada pada Pasal 6 yang merujuk Pasal 5 ayat (1), padahal Pasal 5 tak memuat satu pun ayat. Seharusnya Pasal 6 merujuk pada Pasal 4 ayat (1).

Kemudian ada salah ketik dalam Pasal 175 angka 6 yang mengubah Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 53 ini berisi 5 ayat yang mengatur syarat sah keputusan pemerintah. Ayat (5) salah merujuk ayat (3), padahal seharusnya merujuk ayat (4).

Categories
NASIONAL

Jokowi Ajak Apoteker Ikut Berperan dalam Program Vaksinasi Covid-19

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi sambutan dalam Rakernas dan Pertemuan Ilmiah Ikatan Apoteker Indonesia, yang dilakukan secara daring, Kamis, 5 November 2020.

Dalam sambutannya, Jokowi mengajak partisipasi seluruh elemen masyarakat mulai dokter, perawat, apoteker, dan profesi lainnya untuk ambil bagian dalam penanganan pandemi terutama untuk membantu kesuksesan program vaksinasi Covid-19.

“Saya mengajak peran serta dalam rantai produksi, distribusi, dan pelayanan vaksinasi dengan memberikan pelatihan teknis terkait penanganan vaksin, serta bisa berperan menjadi promotor dan memberikan edukasi tentang vaksin,” kata Jokowi, dalam video yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi pun kemudian berharap agar nantinya lewat pertemuan itu, dapat melahirkan banyak gagasan dan rencana-rencana aksi untuk membantu percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan kemandirian obat dalam negeri. Ia mengatakan reformasi sistem kesehatan yang mencakup kemandirian obat dan bahan baku obat, harus segera dicapai.

Apalagi, ia mengatakan sekitar 90 persen obat dan bahan baku obat masih mengandalkan impor. Padahal Indonesia dengan keberagaman hayati baik di daratan maupun di lautan seharusnya bisa memenuhi hal ini sendiri.

“Hal ini jelas memboroskan devisa negara, menambah defisit neraca transaksi berjalan, dan membuat industri farmasi dalam negeri tidak bisa tumbuh dengan baik,” kata Jokowi.

Ia pun meminta kemandirian dalam industri obat-obatan dan alat kesehatan harus menjadi prioritas bersama. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi.

“Kekayaan keragaman hayati Indonesia harus dijadikan modal dasar dalam kebangkitan industri obat dalam negeri. Keragaman hayati harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di bidang kesehatan. Obat fitofarmaka juga perlu difasilitasi untuk melewati uji klinis dan standarisasi sehingga menjadi pilihan pengobatan promotif dan preventif,” kata Jokowi.

Categories
NASIONAL

Dialog dengan WNI di Turki, Bamsoet Jelaskan Perkembangan Terkini di Tanah Air

INFO NASIONAL– Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, dalam kunjungan kerja memenuhi undangan Parlemen Majelis Agung Nasional Turki, turut menyempatkan diri berdialog dengan 60 kelompok masyarakat Indonesia di Turki untuk menjelaskan berbagai perkembangan terkini di Tanah Air. Antara lain isu lingkungan hidup, situasi ekonomi, hingga UU Cipta Kerja.

“Seperti halnya semua negara dunia yang terdampak pandemi Covid-19, Indonesia juga mengalami krisis kesehatan hingga ekonomi. Insya Allah Indonesia tak sampai memasuki krisis sosial ataupun krisis politik sebagaimana banyak terjadi di berbagai belahan negara dunia,” ujar Bamsoet bersama Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal saat berdialog dengan perwakilan WNI di Wisma Duta KBRI Ankara, Turki, Selasa (3/11).

Kunjungan kerja pimpinan MPR RI ini atas undangan Ketua Majelis Agung Nasional Turki, H.E. Mr. Mustafa Sentop. Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Syarifuddin Hasan dan Fadel Muhammad. Serta anggota MPR RI dari unsur DPR RI Mohammad Ichsan Firdaus dan anggota MPR RI dari unsur DPD RI Djafar Alkatiri.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR RI ke-20 ini mengajak WNI di Turki tetap optimis. Setiap krisis seperti pandemi Covid-19 ini, selalu membawa banyak peluang. Banyak orang justru bisa menemukan potensi diri yang sebenarnya karena desakan krisis.

“Kelahiran UU Cipta Kerja juga untuk menjawab berbagai krisis yang terjadi. Salah satunya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga menyederhanakan hukum dan peraturan. Memang ada kekurangan dari sisi komunikasi politik yang dijalankan pemerintah, sehingga niat baik UU Cipta Kerja tak tersampaikan ke masyarakat. Presiden Joko Widodo sendiri sudah menegur para menterinya agar menjalankan komunikasi politik yang partisipatif,” kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dirinya berada di Turki tanggal 2-3 November 2020 waktu Turki. Berbagai agenda yang dilakukan, antara lain bertemu Ketua Majelis Agung Nasional Turki H.E. Mr. Mustafa Sentop serta mengunjungi Pusat Industri pertahanan Turki.

“Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Turki, kami menyampaikan duka cita atas musibah gempa bumi yang terjadi di Izmir. Parlemen Turki juga menyampaikan dukungan atas gagasan MPR RI membentuk Majelis Syuro International, sebagai wadah meningkatkan kerjasama negara mayoritas berpenduduk muslim. Kita juga membahas percepatan penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Turki dan percepatan riset bersama vaksin Covid-19,” pungkas Bamsoet.